Komite Keperawatan

Menteri Kesehatan RI (dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH) telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap rumah sakit harus membentuk komite keperawatan. Komite keperawatan ini bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan, melainkan organisasi non struktural dengan keanggotaan yang terdiri dari tenaga keperawatan (perawat dan bidan).

Komite Keperawatan dibentuk oleh direktur rumah sakit dan bertanggungjawab kepada direktur rumah sakit. Susunan organisasi komite Keperawatan rumah sakit terdiri dari ketua komite keperawatan, sekretaris komite keperawatan dan subkomite. Untuk subkomite terdiri dari subkomite (1) kredensial, (2) mutu profesi dan (3) etika dan disiplin profesi. Keanggotaan komite keperawatan ditetapkan oleh direktur RS dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi dan perilaku. Sedangkan untuk jumlah personil keanggotaan komite keperawatan disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di rumah sakit.

Wewenang Komite Keperawatan sesuai pasal 12 meliputi (1) memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis, (2) memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis, (3) memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu, (4) memberikan rekomendasi surat penugasan klinis, (5) memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan, (6) memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan, dan (7) memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disipllin.

Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan komite keperawatan didanai dengan anggaran rumah sakit dan kepengurusan komite keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan rumah sakit.

Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai bentuk peningkatan kinerja Komite Keperawatan dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta keselamatan pasien di rumah sakit, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap komite keperawatan. Bentuk pembinaan dan pengawasan berupa (1) advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis; (2) pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (3) monitoring dan evaluasi.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan komite keperawatan dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Rumah sakit provinsi, dewan pengawas rumah sakit, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dan perhimpunan/asosiasi perumahsakitan dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kepemimpinan dalam keperawatan

Untuk memastikan bahwa staf keperawatan melaksanakan tugasnya dengan baik, manajer keperawatan harus mampu memimpin, meminta, meyakinkan, mendesak dan membujuk stafnya untuk melakukan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak bergantung kepada kapan meraka mau melakukannya tetapi pada kapan klien dan rekan kerja memerlukan bantuan mereka, tidak berdasarkan atas kesukaan mereka tetapi pada apa yang seharusnya dilakukan demi tercapainya tujuan asuhan keperawatan.

Kepemimpinan dalam keperawatan merupakan penerapan pengaruh dan bimbingan yang ditujukan kepada semua staf keperawatan untuk menciptakan kepercayaan dan ketaatan sehingga timbul kesediaan melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

A. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN

Beberapa ahli mengungkapkan pengertian kepemimpinan sebagai berikut:

1) Kepemimpinan adalah kemampuan membuat seseorang mengerjakan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan menyukainya (Truman, dikutip dari Gillies, 1996).

2) Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya (Sullivan dan Decleur, 1989).

3) Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan untuk mempengaruhi anggota kelompok bergerak menuju pencapaian tujuan yang ditentukan (Baily, Lancoster dan Lancoster, 1989)

4) Kepemimpinan adalah sebuah hubungan dimana satu pihak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi perilaku pihak lain yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan antara pihak-pihak tersebut (Gillies, 1996).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemimpinan merupakan kemampuan mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi perilaku orang lain.

2. Kepemimpinan diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Kepemimpinan dapat berjalan bila ada perbedaan kekuasaan atau wewenang antara pemimpin dan anggota organisasi yang dipimpinnya.

B. TEORI KEPEMIMPINAN

1. Teori Bakat

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dilahirkan dengan bakat pimpinan yang tidak dapat dipelajari. Kemampuan seorang pemimpin ditentukan oleh bakat, intelegensi, stabilitas emosi dan kebugaran fisik.

2. Teori Perilaku

Douglas Mc Gregor mengemukakan bahwa para pimpinan organisasi birokratis menganut asumsi tentang sifat alami manusia yang oleh Mc Gregor disebut Teori X. Asumsi tersebut adalah:

1) Rata-rata individu memiliki ketidaksukaan pada pekerjaan dan akan menghindarinya sewaktu ada kesempatan.

2) Rata-rata individu memilih diarahkan dengan harapan menghidari tanggung jawab dan lebih tertarik kepada insentif materi daripada prestasi diri.

3) Karena manusia tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dikendalikan, diancam dan dipaksa untuk mengerahkan usaha yang cukup untuk mencapai tujuan organisai.

Mc Gregor mempertanyakan asumsi tersebut dengan mengajukan asumsi yang berbeda (Teori Y) agar dapat mendorong pekerja untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara utuh. Asumsi teori Y adalah:

1) Pengeluaran usaha fisik dan mental dalam bekerja harus seimbang dengan istirahat atau hiburan.

2) Manusia akan membiasakan kontrol diri dan mengarahkan diri untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipatuhinya secara pribadi.

3) Rata-rata individu belajar di bawah kondisi yang sesuai untuk mencari dan menerima tanggung jawab.

4) Kapasitas untuk menerapkan imajinasi dan kreatifitas terhadap pemecahan masalah-masalah organisasi secara lebih luas terbagi di antara para pekerja.

C. GAYA KEPEMIMPINAN

Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai penampilan atau karakteristik khusus dari suatu bentuk kepemimpinan (Follet, 1940; dikutip dari Gillies, 1996). Ada 4 (empat) gaya kepemimpinan yang telah dikenal yaitu: otokratis, demokratis, partisipatif dan laissez faire (Gillies, 1996).

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis:

Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan pembuatan keputusan dan memotivasi bawahan dengan cara paksaan, sanjungan, kesalahan dan penghargaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis:

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Pemimpin yang demokratis menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama.

3. Gaya Kepemimpinan Partisipatif:

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gabungan bersama antara gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis dengan cara mengajukan masalah dan mengusulkan tindakan pemecahannya kemudian mengundang kritikan, usul dan saran bawahan. Dengan mempertimbangkan masukan tersebut, pimpinan selanjutnya menetapkan keputusan final tentang apa yang harus dilakukan bawahannya untuk memecahkan masalah yang ada.

4. Gaya Kepemimpinan Laisses Faire:

Gaya kepemimpinan laisses faire dapat diartikan sebagai gaya “membiarkan” bawahan melakukan sendiri apa yang ingin dilakukannya. Dalam hal ini, pemimpin melepaskan tanggung jawabnya, meninggalkan bawahan tanpa arah, supervisi atau koordinasi sehingga terpaksa mereka merencanakan, melakukan dan menilai pekerjaan yang menurut mereka tepat.

Selanjutnya dapat dikemukan bahwa keempat gaya kepemimpinan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Setiap gaya kepemimpinan bisa efektif dalam situasi tertentu tetapi tidak efektif dalam situasi lainya (Tannenbaum dan Schmit, 1973; dikutif dari Gillies, 1996). Faktor yang menetukan efektifitas gaya kepemimpinan secara situasional meliputi: kesulitan atau kompleksitas tugas yang diberikan, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas, ukuran unit organisasi, pola komunikasi dalam organisasi, latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai, kebutuhan pegawai dan kepribadian pemimpin (Gillies, 1996).

D. PEMIMPIN YANG EFEKTIF

Tidak ada gaya atau karakteristik kepemimpinan yang dpat dikatakan efektif tanpa mempetimbangkan situasi kultural, situasi kerja dan kebutuhan pekerja yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Karakteristik kepemimpinan yang efektif dikemukan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Fiedler (1977), dikutif dari Gillies (1996) menyatakan bahwa kepemimpinan dapat berjalan efektif bila:

1) Kepemimpinan berganti dari satu orang ke orang lain dan berganti dari satu gaya ke gaya lainnya seiring dengan terjadinya perubahan situasi kerja.

2) Pemimpin sebaiknya berasal dari anggota kelompok kerja, mengenal situasi kerja dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding anggota kelompok kerja lainnya.

2. Bennis menyatakan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Mempunyai pengetahuan yang luas dan kompleks tentang sistem manusia.

2) Menerapkan pengetahuan tentang pengembangan dan pembinaan bawahan.

3) Mempunyai kempuan menjalin hubungan antar manusia.

4) Mempunyai sekelompok nilai dan kemampuan yang memungkinkan untuk mengenal orang lain dengan baik.

3. Swanburg (1990) menyatakan bahwa karakteristik pemimpin yang efektif adalah sebagai berikut:

1) Intelegensi (pengetahuan, pendapat, keputusan, berbicara)

2) Kepribadian (mudah adaptasi, waspada, kreatif, kerjasama, integritas pribadi yang baik, keseimbangan emosi dan tidak ketergantungan kepada orang lain)

3) Kemapuan (bekerjasama, hubungan antar manusia dan partisipasi sosial).

E. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DAN KEKUASAAN

Kepemimpinan dan kekuasaan adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kepemimpinan dapat dijalankan hanya bila pada diri pemimpin terdapat kekuasaan karena jabatan yang diembannya dan penerimaan atau pengakuan bawahan atas perannya sebagai pemimpin (Gillies, 1996). Kekuasaan seorang pemimpin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reward power atau kekuasaan memberikan penghargaan terhadap bawahan baik berupa insentif material, memenuhi permintaan rotasi tugas atau kesempatan untuk mengikuti program pengembangan staf.

2. Coecieve power atau kekuasaan untuk menerapkan perintah atau hukuman secara paksa kepada bawahan berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, skorsing maupun pemecatan.

3. Referent power merupakan kemampuanan untuk menjadi panutan bawahan sehingga dapat menimbulkan kebanggaan dan upaya bawahan untuk mengidentifikasikan diri sesuai dengan pemimpinnya.

4. Expert power merupakan kemampuan untuk meyakinkan, membimbing dan mengarahkan bawahan berdasarkan keahlian yang dimiliki seorang pemimpin.

Ruang lingkup atau batasan kekuasaan yang secara tegas ditentukan dalam jabatan tertentu dapat disebut wewenang.

F. PENERAPAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

Menurut Kron (1981), ruang lingkup kegiatan kepemimpinan dalam keperawatan meliputi:

1. Perencanaan dan pengorganisasian

2. Membuat penugasan dan memberi pengarahan

3. Pemberian bimbingan

4. Mendorong kerjasama dan partisipatif

5. Kegiatan koordinasi

6. Evaluasi hasil kerja.

--oo00oo--